Strategi Mendorong Investasi di Pelabuhan PT. KCN Marunda

JAKARTA – Pemerintah menyiapkan strategi untuk menggenjot kembali investasi untuk Terminal Umum di Pelabuhan KCN Marunda. Tim Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi akan melakukan rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo untuk segera mendapat keputusan. Hal ini solusi apabila ada Kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi, Yasonna Laoly, mengatakan pihaknya banyak menerima pengaduan dan keluhan dari beberapa pengusaha khususnya dalam pelaksanaan investasi di Pelabuhan Marunda. Keluhan yang…

Sengketa Pelabuhan KCN Marunda, Yasonna sebut BUMN tidak patuhi rekomendasi Satgas

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp 659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti…

Heboh Lion Air JT 633 Senggol Tiang Lampu Bandara Bengkulu

Jakarta – Maskapai Lion Air kembali menyedot perhatian publik. Kali ini, bagian sayap pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT 633 menyenggol tiang lampu hingga batal terbang. Dihimpun detikcom, Kamis (8/11/2018), Corporate Communications Strategic Lion Air, Danang Mandala Prihantoro menyebut Lion Air JT 633 hendak berangkat dari Bandar Udara Fatmawati Soekarno, Bengkulu (BKS) menuju Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang (CGK). Pesawat yang akan mengangkut 7 kru dan 143 penumpang itu mengalami keterlambatan terbang dari jadwal semula pukul 18.20 WIB. “Klarifikasi terkait penundaan keberangkatan guna memastikan keselamatan penerbangan, dikarenakan lekukan pada…

Kasus PT. KBN vs PT. KCN Alot, Bakal Dibawa ke Presiden

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa kepara pesiden jika ada kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp 659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski begitu, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kalangan…

JK Buka Pameran Industri Pertahanan di Kemayoran

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) membuka pameran industri pertahanan Indo Defence 2018 Expo & Forum hari ini. Acara tersebut berlangsung di JIExpo Kemayoran, Jakarta dari tanggal 7 hingga 10 November 2018. Pada pameran ini, sejumlah produk industri pertahanan dipamerkan. Produk itu seperti senapan dan pesawat tanpa awak (drone). JK mengatakan, acara ini akan memberikan banyak manfaat khususnya untuk pengembangan industri pertahanan nasional. “Tentunya bermanfaat untuk meningkatkan industri pertahanan di suatu negara termasuk Indonesia,” ujarnya membuka acara, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Rabu (7/11/2018). JK menerangkan, industri pertahanan dibutuhkan untuk kemandirian. Apalagi,…

Kata Yasonna Soal Sengketa Pelabuhan KCN Marunda

Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan KCN Marunda bakal dibawa ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), jika kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan, pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti…

SENGKETA PT. KBN VS PT. KCN : Penyelesaian Bakal Dibawa ke Presiden

Bisnis.com,JAKARTA- Penyelesaian sengketa pengelolaan Pelabuhan Marunda bakal dibawa ke Presiden jika ada kementerian dan BUMN yang tidak menjalankan rekomendasi Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi. Yasonna Laoly, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sekaligus Ketua Pokja IV Satgas Percepatan dan Efektivitas Kebijakan Ekonomi mengatakan bahwa pihaknya telah banyak menyelesaikan persoalan sengketa terkait investasi. Dari penyelesaian itu, ada Rp659,9 triliun nilai investasi yang berhasil diselamatkan. Meski demikian, dia mengakui masih ada keputusan Pokja IV yang hingga kini masih sulit dieksekusi. Penyebab sulitnya penyelesaian persoalan tersebut disebabkan hasil rekomendasi tidak ditindaklanjuti oleh kalangan…

Bandara dan Pelabuhan di Kawasan Industri Halmahera akan Diperluas

Jakarta – Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan bersama Bupati Halmahera Tengah Edi Langkara membahas percepatan pembangunan Kawasan Industri Weda Bay, Halmahera, Maluku. Ditemui usai rapat koordinasi (rakor) dengan Luhut, Bupati Halmahera Tengah mengatakan, pihaknya mendukung percepatan investasi di kawasan industri Weda Bay. “Rapatnya soal mempercepat investasi di daerah,” kata Edi di Kantor Kementerian Koordinator Kemaritiman, Jumat (2/11/2018). “(Target yang akan dikejar) yang ada menyangkut dengan bandara industri atau bandara khususnya termasuk pelabuhan,” sambungnya. Dia mengatakan, bandara untuk kebutuhan industri itu telah memperoleh izin dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub), tinggal masalah…

Aksi Penundaan Groundbreaking Pier II dan III di Marunda, Akibat Ulah KBN

Kisruh KBN dan KCN memiliki fakta menarik, salah satunya adalah ketika membahas mengenai aksi penundahan kehadiran Presiden RI untuk groundbreaking Pier II dan III. Hal itu diawali ketika 9 Oktober 2014, akhirnya KTU menyetujui sahamnya dijual dan menuruti seluruh permintaan Kawasan Berikat Nusantara melalui penandatanganan perubahan perjanjian yang disusun oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) melalui Addendum III. KTU kemudian memberikan kesempatan kepada Kawasan Berikat Nusantara untuk memenuhi komposisi saham di KCN dan sesuai permintaan Kawasan Berikat Nusantara juga bahwa Kawasan Berikat Nusantara memohon menunda penyetoran modal dan akan memenuhi komposisi…

Dugaan Korupsi Di Biaya Hukum Di Kawasan Berikat Nusantara

Biaya urusan hukum di Kawasan Berikat Nusantara (KBN) cukup mencengangkan. Pegiat Peduli Kawasan Berikat yang juga salah satu pemrakarsa pendirian KBN Yustian Ismail mengatakan, biaya hukum dari 2013 hingga pertengahan 2015 di perusahaan BUMN tersebut mencapai 86 miliar lebih. “Berdasarkan jumlah itu, maka hingga akhir tahun 2017, total pengeluaran untuk biaya hukum di KBN bisa tembus Rp150 miliar,” ujarnya di Jakarta, Minggu (11/3/2018). Dia mengatakan, biaya tersebut sangat fantastis dan bisa menjadi modus korupsi baru. “Untuk apa biaya sebesar itu dikeluarkan. Yang sangat tidak wajar adalah besaran biaya yang dikeluarkan”…